Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon. (Foto: Istimewa)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon mengatakan, banyaknya masyarakat yang kini mulai memahami energi baru terbarukan (EBT) mengharuskan Pemerintah, dalam hal ini PLN untuk membuat mekanisme yang jelas terhadap penggunaan besaran kapasitas bagi industri dan perumahan, agar PLN dapat terus memenuhi kebutuhan tersebut.
"Jadi, yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu memasang jangan melebihi dari kapasitas, jadi mereka di bawah kapasitas yang dibutuhkan, sehingga produksi dari PLN pun bisa diserap sebagian di industri atau rumah tangga itu sendiri, itu yang harus sekarang cepat dijalankan, supaya di dalam greed ini juga listrik kita juga jadi listrik bersih, dan keberadaan tenaga listrik energi baru terbarukan juga di masyarakat juga semakin banyak," katanya usai melakukan pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, Bandung, Kamis (25/05/2023).
Doni menambahkan, selama ini aturan ekspor import terhadap EBT juga belum ada kejelasannya, meskipun semula PLN memiliki concern terhadap ekspor import energi baru terbarukan ini, namun sampai hari ini PLN tidak dapat memproduksi baterai sendiri.
"Jelas memang tadinya, PLN ada concern buat ekspor import, jadi hasil dari PLTS ini kalau tidak diserap oleh rumah akan masuk ke jaringan PLN dan itu nanti akan diperhitungkan oleh PLN, ini sebetulnya yang tidak akan berjalan karena pada hari ini PLN sendiri tidak mungkin akan jadi baterai," ujarnya.
Doni juga mengingatkan, bahwa arahan Presiden Joko Widodo adalah pada tahun 2035-2060 Indonesia sudah harus facing out dari batu bara. Oleh karenanya, diharapkan perlahan Indonesia dapat transfer dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
Sementara terkait dengan kinerja PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat berdasarkan paparannya terhadap rasio elektrifikasi Jawa Barat, Sukabumi merupakan daerah yang memiliki nilai rasio cukup jauh yaitu sekitar 99.99.
Menurut Doni, hal ini perlu dipelajari kenapa bisa terjadi, mengingat di Sukabumi juga memiliki pembangkit, hal ini yang perlu dicari tahu apakah disebabkan oleh jaringan atau sistem yang ada. Namun, secara keseluruhan kinerja PLN UID Jawa Barat dinilai cukup bagus, hanya saja mereka perlu lebih cepat masuk ke daerah-daerah terpencil agar segera mendapatkan aliran listrik.
"Aliran listrik di desa yang belum sampai kemudian ada swasta yang membuat ini juga memiliki harus dibikin suatu aturan yang jelas, karena jangan sampai akhirnya masyarakat juga terbebani terlalu berat, either ini juga diatur dengan peraturan yang jelas berapa mereka boleh jualannya atau cepat pemerintah masuk ke dalam daerah itu untuk listrik di daerah itu," tutupnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut: Adian Napitupulu, Mercy Chriesty Barends (F-PDIP), Ridwan Hisjam (F-PG), Arkanata Akram (F-Nasdem), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Hendrik Sitompul (F-Demokrat), Mulyanto (F-PKS), Andi Yuliani Paris dan Asman Abnur (F-PAN).
KEYWORD :Warta DPR Komisi VII Energi Baru Terbarukan EBT PLN
